Banyak Informasi Simpang Siur, Moeldoko Ajak KPI Jadi Hero

Dream - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut saat ini masyarakat kerap terombang-ambing oleh berbagai informasi yang kebenarannya diragukan. Mantan Panglima TNI itu berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa mengawal perubahan yang terjadi.

“ Untuk bisa menjadi hero, pahlawan, syaratnya harus menjadi pemberani. Berani bersuara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dalam menghadapi dunia yang berubah sangat cepat, kompleks dan penuh risiko,” ujar Moeldoko dalam seminar Hari Penyiaran Nasional bertema di Palu, Sulawesi Tengah, 2 April 2018.

Moeldoko mencontohkan masyarakat saat ini menerima informasi soal pemerintah yang dianggap hanya membangun fisik dan infrastuktur semata. Padahal, lanjutnya, jika dipahami lebih jauh, pembangunan fisik dan infrastruktur di dalamnya terkandung upaya membangun konektivitas, membangun mentalitas masyarakat, membangun peradaban manusia.

" Kebijakan seperti itulah yang membedakan politisi dan negarawan,”

Menurut Moeldoko, KPI baik ditingkat pusat maupun daerah harus bisamengawal perubahan yang terjadi. Caranya, KPI diimbau untuk lebih berani bersuara.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta industri penyiaran dapat berjalan sehat dan berkualitas secara bisnis. Saat ini, kata Rudiantara, terdapat 2.673 izin operasional industri penyiaran.

“ Sekitar 1.100 adalah izin siaran televisi, dan sekitar 1.600 izin radio, termasuk LPP dan LPK," ujar dia.

Rudiantara mengungkapkan pemerintah sampai kini memang masih memberlakukan moratorium dengan keberlangsungan industri penyiaran yang sudah ada. " Pemerintah bertugas untuk membina supaya industrinya dapat berkelanjutan,” ujar Rudiantara.

Dijelaskan Rudiantara, industri penyiaran sekarang sedang menuju ke arah digital, dan potensinya luar biasa besar. “ Nilainya sekitar US$39,9 miliar atau sekitar Rp500 triliun dalam tujuh tahun ke depan," ucapnya.

Selain itu terbukanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan pajak dari industri penyiaran digital juga akan naik. Rudiantara memprediksi ada kurang lebih 230 ribu lapangan kerja baru dari industri penyiaran digital ini.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie berharap fungsi KPI sebagai regulator media penyiaran dapat diperkuat. Sebab, saat ini, KPI harus berhadapan dengan tiga pasar bebas. KPI, kata Jimly, harus mampu mengendalikan pasar bebas media.

Ketua KPI Yuliandre Darwis menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran bisnis media. Saat ini, siaran yang dibuat kerap menjadikan pemeringkatan sebagai dewa.

“ Kita tidak bisa menyalahkan industri. Juga tidak bisa saling menyalahkan, tetapi kita harus mencari solusi bersama,” kata Yuliandre.

(Sah)

Let's block ads! (Why?)